Minggu, 26 Mei 2013
 |
| Ahyar Anwar (Putih) menyampaikan pendapatnya terkait UN |
Makassar, Eksepsi Online - Penyelenggaraan
Ujian
Nasional (UN) Tahun 2013 dengan segala carut-marutnya mengemuka dalam
Diskusi Publik dengan tema “Meninjau Relevansi Ujian Nasional Terhadap
Tujuan Pendidikan,” Jumat (10/05). Kegiatan yang diadakan oleh Sekolah
Kami bekerjasama
dengan BEM Fakutas Satra Unhas, Lingkar Advokasi Mahasiswa Unhas, dan
Mahasiswa
Pancasila ini, berlangsung di Aula Prof. Matuladda Fakultas Sastra
Unhas.
Hadir
sebagai pembicara, Yusuf Nipi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi
Selatan), Ahyar Anwar (Dosen Universitas Negeri Makassar), dan Zainal
Abidin (Dosen Universitas Negeri Makassar).
Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 Wita diawali dengan pemutaran
film dokumenter pengakuan seorang anak Sekolah Dasar (SD) di Jakarta tentang
kecurangan yang terjadi saat ia mengikuti ujian nasional di Tahun 2011.
Carut marutnya penyelenggaraan UN Tahun 2013 telah menjadi rahasia
umum sehingga menuai kritik banyak kalangan, dan dianggap tidak dapat dijadikan
sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaran pendidikan sehingga harus
ditiadakan. Yusuf Nipi yang terlibat langsung dalam penyelenggara UN tahun ini, mengakui bahwa penyelenggaraan UN 2013 sangat
amburadul, “UN yang baru saja dilaksanakan memang sangat amburadul,” akuinya.
Ia berpendapat bahwa ujian tetap harus dilakukan, karena standardisasi
penyelenggaraan pendidikan itu tetap perlu dan tetap harus memiliki indikator
pencapaian, namun yang menjadi permasalahan adalah perlu tidaknya ujian itu
dinasionalkan.
Menanggapi hal tersebut, Ahyar Anwar menjelaskan bahwa UN tidak
perlu lagi dilaksanakan, “UN tidak perlu lagi ada karena tidak sejalan dengan
kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan, bagaimana mungkin orang yang
telah dinyatakan lulus dan berkompetensi diberikan lagi UN yang justru
menentukan proses penddikanya selama beberapa tahun, itukan sangat tidak
logis,” Jelas Ahyar yang juga accesor sertifikasi guru.
Lain halnya dengan Zainal Abidin, ia menegaskan bahwa UN tetap
bisa dilakukan, tetapi ada syarat yang harus terpenuhi. Yakni, perbaikan
fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru sehinga berkualitas, dan
teciptanya lingkungan sosial yang baik bagi peserta didik. Kesemuanya itu harus
dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. “Tanpa memperbaiki kualitas
pendidikan secara merata, UN menjadi tidak pantas dan tidak adil diadakan,
karena pada akhirnya menimbulkan masalah lain seperti kecurangan yang berdampak
buruk pada karakter peserta didik,” tegas Zainal di akhir diskusi.
Rahiwati Sanusi saat diwawancarai seusai diskusi, mengharapkan
agar mahasiswa berani menyatakan sikap menolak UN, “Saya berharap mahasiswa
berani menyatakan sikap menolak UN, dan forum ini bisa menyatukan gerakan
melakukan penolakan, karena sudah jelas UN tidak dibarengi dengan perbaikan
penyelengaraan sitem pendidikan secara menyeluruh dan merata,” harap Rahiwati
yang aktif melakukan aktifitas sosial pendidikan alternatif kepada anak-anak
yang kurang mampu di Sekolah Kami. (AAD)
